Pada hari Kamis 8 Desember, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Program Studi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta mengadakan acara akbar yaitu “Launching Magister Kebijakan Pendidikan dan Seminar Internasional”. Acara yang berlangsung di Ruang Abdullah Sigit ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.) yang mewakili Rektor UNY, serta para Wakil Dekan FIP, para Ketua dan Sekretaris Jurusan, para Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan FIP UNY. 

Hadir sebagai Narasumber dalam acara kali ini yaitu Prof. Wil Veugelers (Professor of Education at the University of Humanistic, Utrecht) dan Prof. Dr. Siti Irene Astuti Dwiningrum, M.Si. (Guru Besar FIP UNY) dengan moderator Riana Nurhayati, M.Pd. 

Profesor Edi Purwanta yang hadir memberi sambutan mengatakan bahwa berdirinya Prodi S2 Kebijakan Pendidikan (S2 KP) ini menjadi sebuah awal yang baik dan diharapkan beberapa tahun ke depan Prodi Kebijakan Pendidikan ini sudah dapat mendirikan Program Doktor Kebijakan Pendidikan (S3 KP), mengingat beberapa Prodi di FIP sudah memiliki jenjang S3 seperti Manajemen Pendidikan (MP), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), dan Bimbingan Konseling (BK). Apalagi Prodi S2 Kebijakan Pendidikan diperkuat oleh 4 Guru Besar/Profesor dan 7 Doktor. Prof. Edi Purwanta juga berharap bahwa Magister KP ini nanti bisa melahirkan generasi unggul yang berguna bagi masyarakat luas, mudah dalam mencari kerja serta bisa menciptakan lapangan kerja.

Dr. Ariefa Efianingrum, M.Si., sebagai Ketua Prodi S1 Kebijakan Pendidikan dalam sambutannya mengatakan bahwa  kebijakan pendidikan dibangun memperhatikan kompleksitas konteks pendidikan. Keilmuan Kebijakan Pendidikan memiliki peran penting yaitu sebagai landasan dan instrumen bagi pembangunan pendidikan di Indonesia. 

Wiel Veugelers dalam paparannya menyebutkan bahwa Kebijakan Pendidikan terdiri atas beberapa level mulai dari Internasional, Nasional, Lokal, hingga sekolah yang langsung melaksanakan kurikulum tersebut.  Profesor Wiel juga mengingatkan jika ada kurikulum baru sangat penting untuk disosialisasikan mengingat banyak kendala di lapangan yang terjadi seperti keragaman interpretasi para guru, SDM di sekolah yang kadang belum tercukupi serta fasilitas sarana dan prasarana di sekolah yang kurang memadai. Ia juga mengatakan bahwa  kurikulum  yang bagus namun tidak disosialisasikan secara maksimal hasilnya juga tidak akan maksimal. 

“Sudah merupakan hal yang wajar jika di lapangan hal yang ideal tidak bisa terjadi karena kurangnya sosoalisasi. Apalagi saat ini sering sekali berganti kurikulum, sedangkan kurikulum yang lama belum bisa diterapkan secara maksimal, “ ujar Profesor Wiel.

Prof. Dr Siti Irene dalam paparannya mengatakan dampak positif Desentralisasi Pendidikan yaitu bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Dengan adanya desentralisasi ini pemerintah daerah setempat harus mengawal dan berkolaborasi dengan sekolah. Peran leadership/kepemimpinan dari Kepala Sekolah juga sangat dibutuhkan sehingga pelaksaanaan desentralisasi ini bisa maksimal.

Penulis: Khairani Faizah
Editor: Dr. Ariefa Efianingrum, M. Si